Ketua Tim Penggerak PKK DKI Jakarta Tatiek Fauzi Bowo mengatakan selama ini, dalam upaya pengentasan masyarakat dari kemiskinan, Pemprov DKI telah menggulirkan program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan (PEMK) dan pembenahan RW kumuh di sejumlah wilayah. Namun, untuk mempercepat pengentasan masyarakat dari kemiskinan, pihak swasta juga wajib berperan.
"Jadi, bukan hanya pemerintah, warga dan pihak swasta juga wajib membantu mengentaskan kemiskinan," kata dia saat lokakarya penanggulangan kemiskinan di gedung PKK Melati Jaya, Kebagusan, Jakarta Selatan, Selasa (11/10).
Menurut Tatiek, kemiskinan yang sering disebut sebagai permasalahan sosial di Jakarta rata-rata disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah. Selain itu, warga miskin tidak punya pekerjaan tetap dan jaringan sosial untuk hidup. Mereka perlu bantuan untuk memperbaiki hidupnya, sebab tidak mungkin dengan kondisi mereka yang seperti itu, mereka bisa mengupayakan perbaikan hidup.
Ia menilai dua sektor yang sangat dibutuhkan warga miskin, yakni pendidikan dan kesehatan, telah diupayakan secara maksimal oleh Pemprov DKI. Tahun 2010, penyerapan anggaran pendidikan sudah mencapai 99,27 persen dari anggaran 6,93 triliun rupiah. Sedangkan anggaran 2009 untuk kesehatan terserap 99,9 persen. "Ini menunjukkan pelayanan kesehatan semakin tertata. Angka ini menunjukkan keseriusan pemerintah menanggulangi kemiskinan," katanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar