SOEKARNO HATTA EXPANSION PLAN REJECT BY TANGERANG

Multa Fidrus, The Jakarta Post, Tangerang, Banten | Thu, 08/04/2011 7:00 AM |

Tangerang Municipal Government rejected a plan by the operator of the Soekarno-Hatta International Airport, PT Angkasa Pura II, proposing instead that the airport operator construct another airport somewhere else.

“Angkasa Pura II should just build a new airport in a new location, instead of expanding it, which is already over capacity now,” Tangerang deputy mayor Arief R. Wismansyah told reporters on Wednesday.

He said Angkasa Pura’s expansion plan would not be a lasting solution, as passengers would continue to flock and it would again be insufficient in a few more years.

Arief said that, despite expanding, such a situation would be even more chaotic.

Instead of spending Rp 11.7 trillion (US$1.38 billion) to expand, Angkasa Pura should invest in constructing a new airport in Tangerang, which has an abundant supply of unused land, Arief said.

He cited a 700-hectare plot now controlled by state-run oil company PT Pertamina in Balaraja.

Arief also said that, in its current location, Soekarno-Hatta Airport had minimal benefit for locals.

“Residents living around the airport are only bystanders who suffer from engine noise every day, and they don’t even get a chance to earn income for their family,” he added.

More than half of Soekarno-Hatta Airport’s 2,000 square hectares are located in Tangerang.

Responding to Arief, Angkasa Pura said the Tangerang Municipal Administration did not understand the complexity of the situation.

Angkasa Pura II corporate secretary Harry Chayono said on Wednesday that building a new airport would not be an easy task, as it required thorough study.

“We just aren’t considering constructing a new airport, but we do need a complete study on the project, which is beyond our capacity. It is the authority of the central government, who has the responsibility over the national transportation policy,” Harry told The Jakarta Post.

He said the recent plan to develop the airport was part of efforts to respond to criticism over the deteriorating service given by the airport.

“It is not easy to secure land for the project. Besides, there is still plenty of idle land we can develop inside the airport’s perimeter. If the number of passengers is already up to 65 million per year, we will likely build a new airport,” he added.

With the current development project, Angkasa Pura expects to be able to handle 62 million passengers per year. Currently, the airport handles 44.3 million passengers per year, twice its projected capacity. Link:jakartapost

PENEMBAKAN DI BRI CILEDUG

01/07/11.
Dira Derby : detikNews
detikcom - Jakarta, Petugas keamanan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tangerang, Dwi Novian Sugiarto(37) ditembak pencuri motor. Warga Poris Gaga, Batuceper, Tangerang ini kini dirawat di RS Sari Asih Ciledug.

Peristiwa penembakan ini terjadi di Kompleks rumah toko (ruko) Dian Plaza, Raden Fatah Kelurahan Sudimara Selatan, Ciledug, Kamis (30/06) pukul 20.10 WIB.

Menurut saksi mata Paimin (40) seorang pedagang di sekitar lokasi, pada malam itu dia melihat Dwi sedang patroli di sekitar kantornya dengan berjalan kaki di seputaran ruko. Dia melihat dua orang mencurigakan dari jarak radius 10 meter.

"Korban rupanya melihat dua orang itu hendak membawa sepeda motor yang diparkir, setelah sebelumnya mencongkel lubang kunci motor," kata Paimin, Jumat (1/7/2011).

Kemudian satpam itu sempat mengambil batu. Namun kalah cepat, salah satu pelaku mengeluarkan senjata api dan menembakan ke arah korban. Korban mengalami luka tembak pada bagian tumit kaki sebelah kiri. Dia kini dirawat di RS Sari Asih Ciledug.

Kasat Reskrim Polres Metro Kota Tangerang AKBP Sumanto aksi perampasan sepeda motor menjadi atensi pihaknya. "Kami akui di daerah Ciledug merupakan daerah rawan, kami akan lakukan sweeping senjata api dan senjata tajam," kata Sumanto.

Dikatakan Sumanto, polisi saat ini telah mengamankan barang bukti berupa sepeda motor Honda NF125 TR Nopol B-8574-SNE tahun 2008 atas nama Rasmawati beralamat di jalan Gandaria Jakarta Selatan yang tidak berhasil dicuri oleh pelaku.

KABUPATEN/KOTA KINERJA TERBAIK 2009

Warta
WASPADA ONLINE
(Istimewa) BOGOR - Pemerintah menetapkan 23 daerah yang terdiri dari 3 provinsi, 10 kabupaten, dan 10 kota sebagai daerah dengan kinerja terbaik secara nasional, sesuai hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD) 2009.
Pengumuman 23 daerah berkinerja terbaik ini dilaksanakandalam peringatan Hari Otonomi Daerah XV yang berlangsung di halaman Balai Kota Bogor, hari ini,dihadiri oleh Wakil Presiden Boediono, Mendagri Gamawan Fauzi, dan sejumlah gubernur, serta bupati dan wali kota.
Tiga provinsi yang mendapat peringkat tertinggi secara nasional sesuai hasil evaluasi kinerja, berturut-turut yaitu Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Jawa Tengah.
Kemudian 10 kabupaten dengan peringkat tertinggi secara nasional yakni Jombang, Bojonegoro, Sragen, Pacitan, Boalemo, Enrekang, Buleleng, LuwuUtara, Karanganyar, dan Kulonprogo.
Sedangkan 10 kota dengan peringkat kinerja terbaik yakni Surakarta, Semarang, Banjar, Yogyakarya, Cimahi, Sawahlunto, Probolinggo, Mojokerto, Sukabumi,dan Bogor.
Dalam kesempatan tersebut, Gamawan sekaligus menyerahkan Keputusan Mendagri tentang hasilpemeringkatan tersebut kepada gubernur, bupati, dan wali kota yang bersangkutan.
Sementara itu, Wakil Presiden Boediono menyampaikan apresiasinya terhadap pemerintahdaerah yang berhasil memperoleh peringkat terbaik dalam kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerahnya.
"Selamat pada tiga gubernur, 10 bupati, dan 10 wali kota. Ini adalah suatu pengakuan dari kinerja dari bapak dan ibu sekalian dalam melayani masyarakat," katanya.
Wapres menuturkan penghargaanterhadap daerah yang berprestasi ini sangat penting. Untuk itu, Wapres meminta agar evaluasi dan pemeringkatan ini dilakukan terus setiap tahunnya, semakin dipertajam, dan ditingkatkan gaungnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wapres juga menyinggung tentang insentif yang bisa didapatkan daerah karena prestasinya. Ia meminta Mendagri dan Menteri Keuangan untuk memikirkan kemungkinan adanya insentif bagi daerah tersebut.
Sementara, untuk daerah yang belum berprestasi, Wapres meminta agar daerah-daerah tersebut terus didorong untuk menjadi lebih baik dan mengukir prestasi.
Editor : HARLES SILITONGA
waspada.com

PARTAI SRI

[JAKARTA] Majelis Pertimbangan Partai Sarikat Rakyat Independen (SRI), dan mantan anggota DPR, Rahman Tolleng mengatakan, mantan Menteri Keuangan yang kini menjabat Direktur Pelaksana Bank Dunia, Sri Mulyani Indrawati, pantas menjadi Presiden Republik Indonesia. Menurutnya, sikap jujur, tegas dan memiliki kapasitas yang dimiliki Sri Mulyani sangat tepat untuk memimpin Indonesia. Dia mengakui, selama ini Partai SRI menjalin komunikasi yang baik dengan Sri Mulyani.  “Komunikasi dilakukan, dengan berjarak, dan beliau (Sri Mulyani ) tidak melarang, ” ucapnya di gedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta, Rabu (15/6) . Lebih lanjut, Rahman menjelaskan, Partai SRI optimis, mendapatkan suara pada pemilu mendatang. Karena, rakyat sudah muak dengan parpol – parpol yang ada saat ini. Maka Partai SRI, hadir untuk menjadi alternatif. Dirinya mengatakan, Sri Mulyani tidaklah terlibat dalam skandal Bank Century. Karena menurutnya, KPK sudah mengatakan tidak ada bukti keterlibatan Sri Mulyani dalam skandal tersebut.  “Sri Mulyani tokoh bersih. Kita membela Sri Mulyani jauh sebelum mendirikan partai, “ ujarnya ketika dimintai keterangan mengenai kasus Century. Rahman beranggapan, berdirinya partai baru, disaat pembahasan ambang batas parlemen sedang berlangsung, merupakan kondisi yang wajar. “Rakyat saja yang menentukan melalui threshold, karena dinamika dalam masyarakat bisa berubah,” ujarnya. Partai SRI, kata Rahman, berideologi republikanisme dalam bingkai pancasila. Dengan bendera partai bertuliskan SRI. “ Huruf I nya itu, bergambar sapu lidi. Karena, kita partai bersih. Yang kotor- kotor kita sapu,” jelasnya. sumber:suara pembaruan

KREDIT PERUMAHAN MURAH

KOMPAS.com - PT Cipta Griya Sarana Asri, pengembang rumah murah di Balikpapan, Kalimantan Timur, optimistis bisa melanjutkan pembangunan proyek 1.000 unit rumah sejahtera tapak di kawasan Batakan, Balikpapan Timur. Pembiayaan kredit kepemilikan rumah sejahtera tapak (RST) seharga Rp 26 juta ini menggunakan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). "Memang, belum keluar aturan teknis atau surat keputusan bersama menteri- menteri mengenai rumah murah. Namun, yang kami gunakan untuk kredit kepemilikan adalah FL PP yang sudah dijalankan pemerintah," kata Karel Soekma Jaya, Direktur Utama PT Cipta Griya Sarana Asri, Minggu (31/7/2011) Balikpapan. Bahkan, lanjut Karel, telah ada lima bank yang siap menyalurkan kredit FLPP, yakni BTN, BTN Syariah, Bukopin, Bank Kaltim, dan Bank Jabar Banten. Syarat untuk mendapat FLPP antara lain gaji pokok tidak melebihi Rp 2,5 juta per bulan, dan pokok kredit maksimal Rp 80 juta. Dengan RST yang hendak dibuat PT Cipta seharga Rp 26 juta per unit, Karel yakin FLPP bisa dengan mudah didapat. Peminat tinggi Sejak mengumumkan pembangunan RST beberapa pekan lalu, warga Balikpapan langsung merespons. Telah terdaftar sekitar 4.500 peminat, alias jauh melebihi jumlah unit RST. Dengan cicilan per bulan Rp 300.000 dan tanpa uang muka, hal itu merupakan sesuatu yang dicari warga Balikpapan kelas menengah ke bawah. Rangka rumah tipe 36 di atas lahan 108 meter persegi ini terbuat dari baja ringan model knock down . Dindingnya dari bahan fiber semen (kalsibot) dan beratap genteng metal. Menurut Karel, harga rumah bisa hanya Rp 26 juta karena pihaknya menghibahkan 1,4 hektar lahan. Dengan kata lain, ia sebenarnya rugi jika menjalankan. Namun, ada tujuan yang hendak dicapai, yakni menunjukkan kepada pemerintah bahwa ada developer mau dan bisa membangun rumah untuk warga miskin non-PNS. Selama ini hanya PNS yang diperhatikan pemerintah. Kepala Bidang Perumahan Dinas Tata Kota dan Perumahan Balikpapan, Heri Misnoto, mengingatkan, pemerintah pusat sebenarnya belum mengeluarkan landasan hukum dan petunjuk teknis program rumah murah. Developer jangan terburu-buru yakin akan mendapat kucuran dana dari pemerintah. "Itu baru tentang aturannya. Belum lagi tentang bagaimana kesiapan sarana dan prasarana. Kemudian, tentang seleksi siapa saja yang bisa mendapat perumahan tersebut. Kami rasa akan sulit, karena harus mengeliminasi banyak orang," ujar Heri. (PRA0

sumber kompas.com